.jpg)
Jum’at (23/10): Dalam konferensi pers yang berlangsung pada hari ini, MER-C juga mengungkapkan adanya indikasi NAMRU sebagai lembaga yang didukung oleh sebagian aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah tersebut ingin keberadaan NAMRU dilanjutkan walaupun Menkes yang lama, Siti Fadilah Supari, sudah menutup lembaga riset tersebut. “Beberapa orang yang kami tenggarai sebagai pendukung NAMRU dan perlu kami kritisi dan kami ingatkan kepada publik adalah saudara Dino Pati Djalal yang sekarang menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI dan Menteri Kesehatan yang baru Ibu Endang Rahayu,” demikian ungkap Presidium sekaligus pendiri LSM MER-C, Joserizal Jurnalis.
Lebih lanjut Jose menjelaskan apabila dilihat dari segi kaidah penelitian memang sepertinya membawa virus keluar untuk diteliti dan dibuat vaksin bukan suatu masalah. Namun, virus adalah hal yang sangat penting dan mutlak adalah milik negara. Apabila Negara lain atau pihak lain yang ingin melakukan sharing terhadap virus tersebut seperti untuk masalah ilmu pengetahuan dsb, harus ada ketentuan yang jelas bahwa DNA virus atau apapun informasi yang ada pada virus tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat bisnis, apalagi digunakan untuk hal-hal yang lebih mengerikan lagi seperti senjata biologis.
“Sebagai seorang menteri seharusnya Menkes terpilih tidak mempunyai mindset bahwa penelitian hanyanya penelitian (experiment is experiment) karena penelitian ini menyangkut kepentingan banyak orang dan menyangkut nasib serta pertahanan bangsa dan Negara. Menkes yang baru harus mempunyai integritas untuk melindungsi rakyat Indonesia. Saya yakin apabila bu Menteri tidak waspada dan tidak ingin membela rakyatnya, maka kejadian seperti NAMRU akan terulang,” papar Jose.
Terkait adanya perjanjian kerjasama penelitian antara sipil dengan sipil, Presidium MER-C tersebut juga menjelaskan bahwa hal ini bukan masalah militer dengan sipil atau sipil dengan sipil. Ia menegaskan masalah kerjasama penelitian dengan Negara-negara lain bisa saja dilakukan sepanjang penelitian itu dilakukan untuk kepentingan umat manusia. Yang perlu diwaspadai adalah poin-poin kerjasama dalam perjanjian penelitian tersebut.
“Menkes yang baru, dalam konteks kerjasama dengan NAMRU memang mungkin tidak. Tapi dalam konteks kerjasama dengan yang lain harus diwaspadai jangan sampai terjadi seperti NAMRU. Negara harus bisa mengawasi dan mendapat akes terhadap sampel-sampel itu. Harus ada pengawasan yang lebih trasparan dan ahli-ahli kita harus diingatkan bahwa penelitian tidak hanya penelitian,” tambah Jose lebih lanjut.
Dalam konferensi pers tersebut, MER-C sebagai lembaga kesehatan berharap pejabat yang duduk di pemerintahan saat ini mempunyai concern yang jelas terhadap persoalan virus dan wabah-wabah penyakit lain yang ditimbulkan oleh bakteri, protozoa, nyamuk, dll. Hal ini harus diwaspadai bersama supaya bangsa Indonesia tidak mengalami pelemahan terhadap SDM-nya.
MER-C sebagai lembaga non pemerintah hanya bisa dan akan terus mengawasi kebijakan pemerintah terutama terkait masalah kesehatan. Apabila Menkes yang baru nanti terbukti tidak peduli terhadap rakyatnya, maka MER-C akan melayangkan protes keras kepada Presiden Republik Indonesia.
